Sumenep, Indeks Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/4/2026).
Dalam laporan tersebut, Pansus menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 2025 secara umum telah berjalan dengan arah yang positif. Berbagai program pembangunan dinilai menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasannya dilakukan secara komprehensif melalui rapat kerja bersama perangkat daerah.
“Secara umum pelaksanaan pemerintahan sudah berjalan baik, namun masih perlu penyempurnaan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam forum paripurna.
Dari sisi ekonomi dan keuangan, Pansus mencatat adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Namun, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu ditingkatkan melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dinilai menunjukkan kemajuan, terutama dalam meningkatkan konektivitas. Meski begitu, pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan.
Pada bidang pelayanan publik, Pansus menyoroti pentingnya perubahan orientasi kerja perangkat daerah, dari sekadar administratif menuju hasil nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di sektor kesehatan, Pansus juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terhadap layanan di RSUD dr. Moh. Anwar. DPRD merekomendasikan adanya perbaikan serius pada aspek manajemen dan tata kelola pelayanan rumah sakit tersebut.
Selain itu, pada sektor pendidikan dan kesehatan secara umum, Pansus menekankan pentingnya pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Sebagai bagian dari hasil pembahasan, Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, yakni Penguatan kebijakan publik berbasis kebutuhan Masyarakat, Optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja, Peningkatan pengawasan hingga tingkat desa dan Pemerataan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Perbaikan data penerima manfaat program sosial serta Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sebagai kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menutup laporannya, Pansus menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama 2025, sembari berharap adanya tindak lanjut serius terhadap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
“Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, kami optimistis pembangunan Sumenep ke depan akan semakin maju, merata, dan berkeadilan,” pungkas Hosnan.
Penulis : A. Warist
Editor : Ghauzan
