JAKARTA, Indeks Jatim – Anggota DPR RI MH. Said Abdullah, menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, proses Pilkada harus terus disempurnakan agar sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, tanpa menyimpang dari nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan.
“Pilkada akan kami kaji secara mendalam. Kami ingin memastikan demokrasi tetap berjalan pada jalurnya, sesuai cita-cita reformasi, serta tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bangsa ini,” ujar Buya Said Abdullah di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Politisi asal Kabupaten Sumenep itu menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga menyentuh efisiensi biaya, kualitas kepemimpinan, serta penguatan demokrasi lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita memerlukan formulasi terbaik dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, agar prosesnya lebih efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin yang visioner serta berkualitas” tegasnya.
Melalui akun Instagram resminya, Buya Said turut menyoroti tingginya biaya Pilkada yang dikhawatirkan dapat membuka celah praktik money politic. Menurut Buya, hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan kepemimpinan di daerah.
“Kita tidak boleh mengabaikan persoalan biaya pelaksanaan. Semua ini harus dikaji secara matang” imbuhnya.
Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan ini mendorong keterlibatan berbagai kalangan dalam pembahasan perbaikan sistem Pilkada, termasuk akademisi, pakar hukum tata negara, hingga masyarakat sipil. Dengan begitu, mekanisme pemilihan kepala daerah diharapkan dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan partisipatif.
“Harapan kami, kajian ini mampu melahirkan rekomendasi yang memperkuat demokrasi lokal serta memastikan Pilkada berlangsung sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan efisiensi” pungkasnya.
Penulis : A. Warits
Editor : Ghauzan
