NASIONAL, Indeks Jatim – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih responsif dalam merumuskan kebijakan anggaran penanganan bencana. Hal ini disampaikan menyusul adanya laporan bahwa TNI masih harus melakukan upaya swadaya dalam mobilisasi alat berat untuk penanganan bencana di Sumatera.
Said Abdullah menyatakan bahwa pola koordinasi lintas sektoral harus ditingkatkan agar kendala teknis di lapangan, seperti mobilisasi alat, tidak terhambat oleh masalah administratif.
Menurut Said Abdullah, pemerintah sebenarnya memiliki ruang fiskal yang cukup untuk penanganan darurat. Dalam APBN 2025, masih tersedia dana on-call sekitar Rp500 miliar yang dikhususkan bagi penanganan bencana di wilayah Sumatera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harusnya apa yang dialami TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons cepat bila koordinasi kebutuhan anggaran berjalan baik,” ujar Said di Jakarta beberapa waktu lalu.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah mobilisasi jembatan bailey milik Zeni Tempur TNI AD. Jembatan darurat ini merupakan aset vital untuk membuka akses jalan yang terputus di kawasan bencana. Said menilai, biaya mobilisasi dan pemasangan alat tersebut relatif tidak besar dan seharusnya bisa didanai dengan cepat oleh negara.
“Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya. Kami juga mendukung rencana Presiden Prabowo untuk menambah pengadaan jembatan bailey guna menjangkau daerah terisolasi,” imbuhnya.
Di penghujung tahun anggaran 2025, Said mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait tidak terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit. Ia menyarankan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) jika kondisi mendesak.
“Poin utamanya adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan. Keselamatan rakyat harus menjadi acuan semua pihak dalam penanganan bencana,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Said Abdullah berharap masalah ini menjadi bahan evaluasi agar peran koordinasi antarlembaga ke depan menjadi lebih gesit, sehingga penanganan bencana tidak berlarut-larut.
Penulis : A. Warits
Editor : Ghauzan
