Anggota DPRD Sumenep Desak SKK Migas-Pemkab Selesaikan Polemik KEI di Kangean

Rabu, 2 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Drs. H. Moh. Hanafi., MM. Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Anggota Fraksi Partai Demokrat (foto: Ils Rez Indeks Jatim)

Drs. H. Moh. Hanafi., MM. Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Anggota Fraksi Partai Demokrat (foto: Ils Rez Indeks Jatim)

SUMENEP, Indeks Jatim Anggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Drs. H. Moh. Hanafi., MM. ikut bersuara atas polemik PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) versus warga setempat.

Menurut politisi Demokrat itu, perusahaan mesti dengan tangan terbuka menyikapi keberatan masyarakat Kangean.

“Sebab bagaimanapun aspirasi mereka tidak berangkat dari ruang hampa. Kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sesuatu yang wajar sehingga perlu penjelasan yang utuh,” kata Hanafi, dikutip Rabu, (2/7/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hanafi menyarankan agar kehumasan KEI perlu dievaluasi. Sebab, polemik yang terjadi saat ini dianggapnya akibat pola komunikasi yang kurang baik ke masyarakat.

Baca Juga :  Permudah Layanan, BPRS Bhakti Sumekar Luncurkan QRIS VA dan Debit Co-Branding Visa

“Saya melihat komunikasi yang dibangun oleh SKK Migas ini kaku, dan cenderung formalistik. Masyarakat itu butuh pendekatan yang utuh, tidak cukup hanya dengan penjelasan yang formal. Yang paling penting harus paham kearifan lokal masyakat Sumenep, terutama Pulau Kangean sebagi daerah terdampak,” tuturnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya KEI mengakomodasi masukan dan kritikan dari banyak pihak dalam kegiatan kemigasannya.

“SKK Migas harus mencari format terbaik agar polemik KEI ini segera berakhir,” imbuhnya.

Selain itu, Hanafi mendorong pemerintah daerah juga turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.

Baca Juga :  KH. Imam Hasyim Dorong Transformasi Deteksi Dini untuk Mitigasi Konflik Sosial di Sumenep

“Kami mendesak agar pemerintah daerah segera menyelesaikan polemik atau sengketa uji seismek KEI. Pemerintah harus hadir menjadi fasilitator menyelesaikkan polemik ini,” tandasnya.

Penulis : A. Warits

Editor : Ghauzan

Berita Terkait

LBH GP Ansor dan Polres Sumenep Bahas MoU Pendampingan Hukum Gratis
Birokrasi Sumenep Menuju Model Pelayanan Publik yang Adaptif dan Terintegrasi
Pesan Pamungkas Bupati Fauzi di Penghujung 2025, Jaga Harmoni, Jemput Harapan Baru
Sinergi PAC GP Ansor Gapura dan Klinik Utama Sumenep dalam Bakti Sosial Pemeriksaan Mata Gratis
Sinergi Multisektoral RSUD dr. H. Moh. Anwar Raih Apresiasi Atas Akselerasi “Calendar of Event” 2025
KH. Imam Hasyim Dorong Transformasi Deteksi Dini untuk Mitigasi Konflik Sosial di Sumenep
Diamini DPRD, PMII UPI Desak Restrukturisasi Pusat Informasi Migas
Durianisasi Masalembu, Darul Fath Pimpin Gerakan Penanaman Berbasis Ekologi

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 19:23 WIB

LBH GP Ansor dan Polres Sumenep Bahas MoU Pendampingan Hukum Gratis

Senin, 5 Januari 2026 - 15:04 WIB

Birokrasi Sumenep Menuju Model Pelayanan Publik yang Adaptif dan Terintegrasi

Rabu, 31 Desember 2025 - 22:32 WIB

Pesan Pamungkas Bupati Fauzi di Penghujung 2025, Jaga Harmoni, Jemput Harapan Baru

Rabu, 24 Desember 2025 - 22:09 WIB

Sinergi Multisektoral RSUD dr. H. Moh. Anwar Raih Apresiasi Atas Akselerasi “Calendar of Event” 2025

Rabu, 24 Desember 2025 - 16:16 WIB

KH. Imam Hasyim Dorong Transformasi Deteksi Dini untuk Mitigasi Konflik Sosial di Sumenep

Berita Terbaru