JAKARTA, Indeks Jatim – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyampaikan duka cita mendalam seraya mendesak Pemerintah untuk segera mengimplementasikan langkah mitigasi dan pemulihan infrastruktur berbasis ketahanan bencana pasca-banjir bandang dan longsor yang melanda empat wilayah di Sumatera Utara (Sumut).
Bencana yang dipicu cuaca ekstrem pada Senin dan Selasa (24-25/11/2025) secara bertubi-tubi menghantam Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, mengakibatkan kerugian jiwa dan melumpuhkan sendi vital perekonomian daerah.
“DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas musibah di Sumatera Utara. Bencana ini bukan hanya meluluhlantakkan rumah dan psikis warga, tapi juga menghentikan arteri kehidupan masyarakat. Kami harap proses evakuasi yang masih berjalan dapat tuntas dan lancar” ujar Puan, Rabu (26/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Korban Jiwa dan Kerusakan Infrastruktur Kritis
Data sementara menunjukkan dampak signifikan:
- Sibolga : Banjir dan longsor mengakibatkan 5 korban jiwa dan 4 orang masih dalam pencarian SAR, merusak infrastruktur vital.
- Tapanuli Selatan : Banjir bandang di dua desa (Aek Ngadol dan Huta Godang) merenggut 4 korban jiwa dan merendam ribuan rumah.
- Tapanuli Tengah & Tapanuli Utara : Total 4 korban jiwa dilaporkan di Tapteng, sementara Tapanuli Utara mengalami longsor yang menimbun dua rumah. dilansir dari pdiperjuangan-jatim.com
Strategi Pemulihan: Lima Pilar Desakan Legislatif
Menanggapi krisis multi-wilayah ini, Puan Maharani menekankan lima langkah konkret yang harus segera diaktifkan oleh Pemerintah dan stakeholder terkait, menolak pendekatan pemulihan yang bersifat status quo.
- Bantuan Kemanusiaan dan Trauma Healing – Pemerintah Pusat dan Daerah diminta memastikan ketersediaan logistik tanpa hambatan bagi masyarakat terdampak, termasuk di lokasi pengungsian. Selain itu, layanan pemulihan trauma (trauma healing) wajib disediakan, mengingat dampak psikososial bencana yang besar, terutama bagi korban kehilangan.
- Sinergi dan Anti-Ego Sektoral – Puan menekankan pentingnya koordinasi antar-instansi yang optimal selama fase tanggap darurat, terutama evakuasi. “Hindari ego sektoral. Prioritas utama adalah keselamatan masyarakat,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
- Rekonstruksi Infrastruktur dengan Pendekatan ‘Build Back Better’ – Ketua DPR mendesak agar rekonstruksi jalan nasional dan jembatan yang rusak berat dilakukan dengan sistem ‘build back better’ sebuah prinsip inovatif untuk membangun kembali infrastruktur agar lebih tangguh dan tahan terhadap potensi bencana serupa di masa depan.
- Pemulihan Akses Pendidikan dan Ekonomi Cepat – Puan mendorong segera disiapkan relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik. Hal ini krusial agar pemulihan pendidikan dan aktivitas perekonomian lokal tidak tertunda. “Jalan terputus menghentikan transfer hasil pertanian dan UMKM” katanya.
- Skema Bantuan Pemulihan Ekonomi Khusus – Ditekankan perlunya Pemerintah merancang skema bantuan pemulihan ekonomi yang ditargetkan bagi petani dan pelaku UMKM yang kehilangan akses pasar dan sarana transportasi. Puan memastikan, “DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, setiap petani bisa mengangkut hasil panen.”Pernyataan ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara melampaui bantuan darurat, ia mencakup pemulihan infrastruktur vital yang menopang sustainable development masyarakat sehari-hari.
DPR RI berkomitmen mengawasi realisasi pemulihan infrastruktur untuk memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan dalam masa-masa sulit pasca-bencana.
Penulis : A. Warits
Editor : Ghauzan
